Soekarno, Islam, dan Pancasila

Syamsul Kurniawan

Dalam lembaran sejarah ketatanegaraan Indonesia , Soekarno (6 Juni 1901-21 Juni 1970) tercatat sebagai Presiden RI pertama yang menjabat pada periode 1945-1966. Namun peranannya dalam perjuangan bangsa Indonesia sebenarnya jauh lebih luas. Soekarno bersama Mohammad Hatta membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Oleh karena itulah Soekarno mendapat predikat Bapak Proklamator. Selain itu, dia juga menjadi salah satu Bapak Bangsa yang banyak berperan dalam memberikan jati diri bangsa, serta meletakkan dasar Negara RI, yaitu Pancasila yang disampaikannya dalam pidatonya pada 1 Juni 1945.

Soekarno mengusulkan lima prinsip dasar Negara: (1) Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia . Prinsip kebangsaan yang dikehendaki Soekarno adalah sebuah prinsip kebangsaan yang di dalamnya termanifestasi wujud kecintaan kepada tanah air, kepada bangsanya sendiri. Tapi yang ingin digarisbawahi Soekarno adalah bahwa kecintaan terhadap Indonesia tersebut tidak boleh menjadi batu penghalang bagi terjalinnya persaudaraan dunia. Soekarno tetap berpegang pada prinsip bahwa semua bangsa, apapun jenis dan warna kulit, semuanya sama, setara, dan sejajar. (2) Internasionalisme atau peri kemanusiaan. Soekarno melihat bahwa internasionalisme merupakan tindak lanjut dari prinsip nasionalisme. Sebab dengan prinsip nasionalisme yang dipadu dengan prinsip internasionalisme, Soekarno ingin menunjukan bahwa nasionalisme tidaklah menjadi batu penghalang terwujudnya persatuan dunia. Justru dengan nasionalismelah maka persatuan dunia dapat diwujudkan. (3) Mufakat atau demokrasi. Soekarno berpendapat bahwa prinsip mufakat (musyawarah) merupakan peluang bagi umat Islam untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan Islam lewat wakil-wakil mereka di parlemen, karena Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk oleh Rakyat Indonesia melalui mekanisme musyawarah atau demokrasi, demikian juga bagi umat-umat yang lain. (4) Kesejahteraan sosial. Prinsip keempat yang ditawarkan Soekarno adalah prinsip kesejahteraan sosial, suatu prinsip yang orientasinya adalah tidak ada kemiskinan di negeri yang bernama Indonesia . Soekarno mempertegas ketidaksetujuannya dengan prinsip yang hanya mengandalkan politieke demokratie, tetapi tidak menyentuh ekonomische demokratie. Bagi Soekarno, politik yang demokratis harus dibarengi dengan sistem ekonomi yang demokratis pula. Dan (5) Ketuhanan yang berkebudayaan. Prinsip yang terakhir, atau prinsip yang kelima yang dikemukakan oleh Soekarno adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari lima dasar Pancasila, selanjutnya Soekarno mengusulkan Trisila, yang merupakan perasan dari Pancasila, yaitu: socio-nationalism, socio-democratie, dan ketuhanan, dan dari Trisila ini kemudian Soekarno juga mengusulkan Ekasila, yaitu “gotong-royong”. Soekarno berpendapat bahwa gotong-royong merupakan paham yang dinamis, lebih dinamis daripada kekeluargaan. Gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, satu karya, dan satu gawe dan semuanya itu diselesaikan secara besama-sama. “Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong-royong”, kata Soekarno.

Benhard Dahm berpendapat bahwa pendekatan Soekarno dalam merumuskan Pancasila bersifat sinkretis. Ia juga menyebut bahwa pidato Pancasila Soekarno sebagai “ikhtisar klasik dari gagasan-gagasan politik yang telah dikumandangkan sampai tahun 1945”. Dengan mengutip pendapat HJ.Benda, ia melihat bahwa pidato Pancasila ini sebagai cara untuk membujuk golongan Islam, yang menjadi kuat selama pendudukan Jepang, untuk melepaskan cita-cita mereka mendirikan negara Islam. Sementara menurut Onghokham, pidato dan prinsip Pancasila yang dirumuskan Soekarno tersebut bersifat politis, yakni jalan keluar dari prinsip-prinsip agama. Dilihat dari sudut ini, formula Pancasila merupakan kompromi, sebab pada pendiri negara baru dan pembentukan negara baru merupakan suatu tindakan politis yang harus berkompromi dengan kekuatan-kekuatan masyarakat yang ada.

Soekarno agaknya sudah mempertimbangkan secara seksama, bagaimana Pancasila dirumuskan tanpa bertentangan dengan agama. Dalam Islam sendiri, tidak dijumpai pertentangan antara Pancasila dan Islam, keduanya dapat berjalan seiring. Pandangan seperti ini dapat dijumpai dalam pemikiran para tokoh Islam, misalnya M. Natsir, tokoh Islam dari Partai Masyumi. Natsir pernah mengemukakan dua pengertian tentang Pancasila: (1) Ketika ia di tahun 1952 pergi ke Karachi di mana ia mengaitkan ajaran Pancasila dengan ajaran al-Qur‘an. Dalam pidatonya tersebut ia menyebut Pancasila sesuai dengan Islam; dan (2) Sebuah pidato Mohammad Natsir tahun 1954 dalam acara peringatan Nuzulul Qur‘an di Jakarta. Dalam pidatonya ini ia juga menegaskan bahwa Islam tidak berlawanan dengan Pancasila.

Untuk dapat memahami Pancasila sebagai Dasar Negara, tentunya tonggak sejarah ketatanegaraan RI yang terjadi pada tanggal 22 Juni 1945 tidak dapat dilepaskan begitu saja. Sebab pada tanggal tersebut Panitia Sembilan yang dibentuk oleh BPUPKI mulai merumuskan kembali secara bersama-sama (kolektif) konsep Pancasila usulan Soekarno. Mereka mendiskusikannya dengan penuh kearifan hingga dicapai kata sepakat bahwa konsep rumusan Soekarno tersebut perlu disempurnakan sistematikanya (tata urutan), redaksional kandungannya. Dan lebih dari itu semua, pada tanggal tersebut Panitia Sembilan telah berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang oleh Mohammad Yamin dinamakan “Piagam Jakarta” di mana dalam naskah tersebut telah bersepakat menetapkan Pancasila hasil rumusan mereka untuk ditetapkan sebagai rancangan Dasar dan Falsafah Negara RI.

Adapun rumusan Pancasila yang termuat dalam Piagam Jakarta yang ditanda tangani oleh Panitia Sembilan: (1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya terjadi peristiwa yang terus menjadi polemik di kalangan umat Islam, yaitu diubahnya rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, suatu anak kalimat yang kiranya akan dapat diterima oleh semua pihak. Namun terlepas dari polemik tersebut, hemat saya, sila-sila dalam Pancasila tetap dapat digambarkan sebagai satu kesatuan yang berbentuk bangunan bertingkat, basisnya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan puncak piramidanya ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa sekalipun terdapat kemungkinan, tiap-tiap sila – secara terlepas dari yang lain – bersifat universal, yang dapat dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia, akan tetapi dengan adanya kelima sila yang terikat erat menjadi satu kesatuan organis, yang tidak dapat dipisah-pisahkan serta tersusun secara tertib tingkat atau tertib derajat hingga membentuk sebuah gestalt (kesatuan yang berarti) jelas ia memang hanya menjadi identitas milik Bangsa Indonesia, dan tidak dimiliki oleh bangsa manapun juga di dunia.***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s