Anak Jalanan, Tanggung Jawab Siapa?

Syamsul Kurniawan

KEHIDUPAN anak jalanan yang keras terus menerus diangkat sebagai topik dalam berbagai tulisan, diskusi. Mungkin sudah banyak sarjana hingga doktor yang menuliskan kehidupan anak jalanan untuk memenuhi tuntutan karya ilmiah mereka. Tidak tercatat lagi sudah banyak simposium, seminar, diskusi, dan sebagainya yang diselenggarakan untuk membahas implementasi penanganan masalah anak jalanan itu sendiri. Namun yang tetap kita sadari semua adalah, mereka tetap ada, selalu ada, dan kita tetap tidak peduli.

Anak jalanan adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Tapi hingga kini belum ada pengertian anak jalanan yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak. Di tengah ketiadaan pengertian untuk anak jalanan, dapat ditemui adanya pengelompokan anak jalanan berdasar hubungan mereka dengan keluarga. Pada mulanya ada dua kategori anak jalanan, yaitu children on the street dan children of the street. Namun pada perkembangannya ada penambahan kategori, yaitu children in the street atau sering disebut juga children from families of the street.

Pengertian untuk children on the street adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori ini, yaitu anak-anak yang tinggal bersama orangtuanya dan senantiasa pulang ke rumah setiap hari, dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin. Children of the street adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan atau ia memutuskan hubungan dengan orangtua atau keluarganya. Children in the street atau children from the families of the street adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan.

Anak jalanan dan masalah yang muncul

Salah satu masalah krusial dari meningkatnya jumlah anak jalanan adalah di antara mereka tidak sedikit yang berumur antara 4 sampai 18 tahun. Mereka berada di jalan untuk hidup bebas, lari dari keluarga atau rumah atau untuk mencari tambahan pendapatan keluarga dengan menjadi pengamen, pemulung, pengemis, penjual koran dan lain-lain. Hidup di jalanan bagi mereka menjadi pilihan terakhir walaupun penuh resiko.

Dapat dimafhumi bahwa jalanan bukan tempat yang aman bagi anak-anak. Hidup di jalanan penuh resiko dipalak, ditodong, dieksploitasi, bahkan pelecehan dan kekerasan seksual tidak dapat dihindari, karena kehidupan jalanan tak ubahnya seperti hukum rimba, yang kuat dia berkuasa. Bahkan sebuah penelitian mengungkapkan bahwa anjal, paling lama dua hari selamat dari resiko pelecehan seksual, dan yang lebih menyedihkan lagi anjal perempuan adalah yang paling sering mendapat resiko pelecehan seksual.

Pakaian kumal, gondrong, bertato merupakan cara anak jalanan menampilkan diri di samping menenggak minuman keras, berjudi dan pemakaian narkoba adalah salah satu kebiasaan yang dilakukan selama di jalan. Alasan yang diberikan adalah melupakan masalah. Sebuah studi tentang anak jalanan menyebutkan bahwa tindakan-tindakan ini membawa anak jalanan pada masalah hukum, karena tindakan tersebut melanggar hukum. Anak jalanan melakukan tindakan mabuk-mabukan, bersikap cuek atau tidak peduli dengan aturan hukum dan yang lebih parah lagi penyalahgunaan terhadap obat-obatan terlarang.

Siapa yang bertanggung jawab?

Anak jalanan selalu terkait dengan kriteria yang dikenakan kepada mereka oleh pemerintah, yaitu anak yang berusia 5-18 tahun, yang menghabiskan sebagai besar waktunya di jalan, untuk mencari nafkah, atau berkeliaran di jalan raya atau tempat-tempat umum. Waktu yang dihabiskan sekitar 4 jam per hari, pola pengalokasian waktu serupa terus dilakukan hingga mereka menemukan sumber nafkah lain, atau lingkungan sosial yang dapat menampung mereka.

Eksistensi anak jalanan terpaut dengan perlakuan dan kondisi dalam keluarga, kemiskinan, perceraian orangtua, minimnya perhatian dari lingkungan sosial, dan tendensi memprioritaskan uang dari pada bersekolah atau melakukan kegiatan lain. Terdapat empat tipe anak jalanan yaitu: anak jalanan yang masih tinggal dengan orangtua, anak jalanan yang memiliki orangtua tetapi tidak tinggal dengan mereka, anak jalanan yang tidak memiliki orangtua, tetapi tinggal dengan keluarga tertentu, dan anak jalanan yang tidak memiliki orangtua dan tidak tinggal dengan keluarga. Pekerjaan utama anjal adalah pengamen, ojek payung, pengelap mobil, pembawa belanja di toko atau pasar dan peminta-minta.

Fenomena anak jalanan ini serta-merta membangun pertanyaan: siapakah sejatinya yang mesti bertanggung jawab atas mereka?

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen, Pasal 34 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara“. Diktum konstitusi ini jelas memberikan kewenangan pada negara untuk mengurus dan bukannya untuk menangkapi anak jalanan. Atensi utama pada pemeliharaan, penanganan dan pemberdayaan, tampaknya belum dipahami secara merata di semua instansi pemerintah tentang mandat konsitusi untuk memperhatikan kelompok marginal; seperti fakir miskin dan anak telantar. Landasan konstitusional dengan indikator terukur tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 Ayat 2 bahwa “Negara mengembangkan suatu jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan“.

Prioritas konstitusional agar negara berperan aktif dalam membanguan manusia agar lebih bermartabat, menjadi antitesis dengan kondisi objektif mutu hidup manusia Indonesia saat ini, dan secara khusus masa depan dan perlakuan terhadap anak jalanan. Martabat (integrity) manusia Indonesia menjadi buram karena balutan kemiskinan, dan mutu hidup mayoritas manusia Indonesia yang masih di bawah standar minimum.

Di Indonesia, jaringan sosial sangat minim dikembangkan lintas institusi negara, institusi keagamaan, institusi etnis, dan institusi golongan. Penanganan fakir miskin dan anak jalanan masih menjadi dominasi lembaga pemerintah (Kementerian Sosial); dan institusi lainnya didaulat untuk ikut berpartisipasi, sebab ketiadaan dana, daya dan sumberdaya manusia yang memadai. Sekat-sekat kelembagaan dalam menangani kelompok marjinal, seperti anjal tampaknya belum berubah sejak rezim Orde Baru, di mana hegemoni dan dominasi negara begitu menonjol.

Keberadaan anak jalanan dan fakir miskin tidak terlepas dari peranan dan kebijakan negara, yang belum tuntas dan komprehensif ditangani. Keberpihakan negara terhadap para pemilik modal, penguasa dan makelar tanah dan makelar kasus, tanpa berpihak pada anak jalanan dan kelompok marjinal, berdampak pada semakin banyaknya warga negara Indonesia yang hidup tanpa martabat. Integritas tidak selalu harus dipertautkan dengan kepemilikan material, tetapi martabat mempunyai kaitan dengan hak-hak dasar manusia untuk diperlakukan dan ditangani secara manusiawi.

Kebijakan yang berpihak kepada kelompok penguasa dan para kapitalis merupakan sumber bencana sosial, yang tidak kalah dahsyatnya dari bencana alam. Proses peminggiran masyarakat secara sistematik jelas tampak pada keberpihakan pemerintah pada para elit dan pemilik modal, dan menomorduakan anak jalanan dan fakir miskin. Proses yang direncanakan atau tidak direncanakan masuk ke ranah eksklusi sosial dengan dampak masif dan sulit diatasi, sebagaimana tantangan anak jalanan bagi pemerintah saat ini.

Ambiguitas pendekatan terhadap anak jalanan masih terasa parsial dan mengedepankan ego sektoral setiap institusi, yang belum sanggup disinergikan menjadi satu kekuatan nasional, untuk memerangi akar kemiskinan dan eksklusi sosial yang semakin parah. Program inklusi sosial untuk membawa balik anjal ke lingkungan hidup yang memadai sangat minim, dan penanganan saat ini terkesan kosmetik, dan tidak membedah akar permasalaham eksklusi sosial, termasuk anak jalanan. Fungsi “Rumah Singgah” sebagai wadah berkumpul anak jalanan hanyalah program sejenak dan tidak akan mereduksi akumulasi anak jalanan, apabila kebijakan yang “pro poor”, program inklusif bagi anak jalanan dan fakir miskin tidak tersinergikan secara nasional, maka program penanganan anak jalanan akan terkesan populis. Nyatanya, keberadaan anak jalanan dan fakir miskin di Indonesia adalah juga buah dari pembangunan nasional yang parsial, temporer, dan sektoral semata.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s