Pemberantasan KKN Seperti Jalan di Tempat

Syamsul kurniawan

Bagaimana perjalanan pemberantasan kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan mafia hukum yang ada di Indonesia sejauh ini?. Tahun 2011 yang sangat diharapkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia sebagai tahun di mana bisa memberikan pencerahan serta perbaikan hukum bagi upaya pemberantasan korupsi, suap, serta mafia hukum di Indonesia, ternyata sangatlah tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Para koruptor dan para mafia hukum ataupun mafia kasus malah semakin menjadi-jadi dan semakin tidak terkendali, bahkan terkesan tidak tersentuh oleh hukum apapun di republik yang sangat mengagung-agungkan dirinya sebagai sebuah “negara hukum”. Pemberantasan KKN seperti jalan di tempat.

Bintang Baru KKN
Panggung KKN Indonesia belakangan telah melahirkan bintang baru, dia adalah Nazaruddin, seorang mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) yang tersangkut kasus dugaan suap wisma atlet.

Pertanyaanya adalah, apakah ini semata-mata karena kelihaian seorang Nazar dalam memposisikan dirinya sebagai seorang mafia hukum atau karena bobrok dan buruknya mental para aparat hukum di negara kita? dan akankah negara kita ini akan dikuasai oleh tangan-tangan kotor para mafia hukum tersebut yang berujung kepada kehancuran mentalitas bangsa ini? hanya waktu dan usaha dari para pihak terkait itu sendiri yang bisa menjawabnya.

Penyakit Kronis
Di Indonesia, KKN menjadi persoalan yang amat kronis. Ibarat penyakit, KKN menyebar luas ke seantero negeri dengan jumlah yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di negeri yang penduduknya mayoritas muslim ini termasuk yang paling tinggi di dunia.

KKN tentu saja sangat merugikan keuangan negara. KKN juga makin
menambah kesenjangan akibat memburuknya distribusi kekayaan. Bila sekarang kesenjangan kaya dan miskin sudah demikian menganga, maka korupsi makin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat (tidak mengikuti kaedah-kaedah ekonomi sebagaimana mestinya). Koruptor makin kaya, rakyat yang miskin makin miskin. Akibat lainnya, karena uang gampang diperoleh, sikap konsumtif jadi terangsang. Tidak ada dorongan ke pola produktif, sehingga timbul inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi.

Sesungguhnya terdapat niat cukup besar untuk mengatasi korupsi. Bahkan telah dibuat satu TAP MPR khusus tentang pemberantasan KKN, tapi mengapa tidak kunjung berhasil? Tampak nyata bahwa penanganan KKN tidak dilakukan secara komprehensif.

Penanganan Masalah Korupsi
Masalah korupsi merupakan masalah yang sentral yang dihadapi diera pembangunan seperti sekarang ini, dan tentunya menimbulkan banyak perbincangan dan diskusi yang berkepanjangan, sehingga menyangkut masalah yang mendasar. KKN dapat dikatakan sebagai penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan masyarakat dan tentunya dapat menghambat pembangunan. Sehingga tak dapat diragukan lagi bahwa KKN merupakan tindakan yang tercela dan memalukan.

Penanganan terhadap pidana KKN tentulah tetap menjadi prioritas yang utama di tahun 2011 ini dan di tahun-tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan bahwa pidana KKN dipandang sebagai tindakan yang dapat menghambat pembangunan nasional, mengancam keseluruhan sistem sosial, merusak kualitas aparatur yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang pada akhirnya akan dapat merusak manusia dan lingkungan.

Ada contoh dari penanganan masalah KKN yang lebih kongkrit yang bisa dilihat dan mungkin bisa dijadikan contoh, yaitu di Singapura dan China. Di Singapura, kepada orang yang berkuasa, digaji secukup-cukupnya kalau perlu lebih dari cukup agar mereka bisa hidup dengan gagah dan nyaman. Tetapi apabila mereka masih melakukan korupsi, mereka dijatuhi hukuman yang sangat berat termasuk hukuman mati. Singapura yang mulai memberlakukan konsep ini tahun 1995, hasilnya sekarang bersih, bahkan bisa dikatakan bersih sama sekali.

Kemudian juga di China, yang luar biasa KKN nya ketika beralih dari sistem komunisme ke sistem ekonomi pasar, yang mengakibatkan China selalu berada di peringkat nomor satu dalam soal korupsi ini bersama-sama dengan Indonesia. Sekarang di China masih terjadi korupsi tetapi tidak lagi nomor satu. Peringkat korupsi China sudah turun sementara Indonesia masih tetap berada di jajaran papan atas bersama-sama dengan salah satu negara di Afrika.

Kesimpulannya, hukum kita harus tegas terhadap para pelaku KKN. Di samping itu juga, dibutuhkan komitmen bersama semua komponen bangsa untuk memerangi KKN di negeri yang kita cintai ini. Tanpa komitmen semua pihak, apalah gunanya hukum yang tegas itu, karena tidak akan mempunyai kekuatan apa-apa!. Hanya ada satu kata terhadap KKN, “LAWAN!”.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s