21 December 2011

Neoliberalisme Mencengkeram Pendidikan Kita

Posted in pendidikan at 8:53 by Catatan Harian Syamsul Kurniawan

Oleh: Syamsul Kurniawan

HENRY A. Giroux seorang pakar pendidikan kritis pernah mempersoalkan bahaya neoliberalisme di dalam masyarakat moderen dewasa ini. Neoliberalisme menurutnya merupakan suatu ideologi yang sangat berbahaya, sebab pada dasarnya, neoliberalisme menghancurkan segala hal yang merupakan milik publik, merusak nilai-nilai demokratis karena tunduk kepada fundamentalisme pasar. Nilai-nilai sosial yang luhur telah direduksi sebagai nilai-nilai yang tunduk kepada pertimbangan-pertimbangan komersial dan privatisasi.

Apabila pandangan neoliberalisme menyusup ke dalam dunia pendidikan kita, maka yang pasti akan terjadi orang-orang akan mengasumsikan dunia pendidikan “sama” dengan dunia industri. Pendidikan dilihat sebagai komoditi dan tunduk kepada hukum pasar (supply and demand). Akibatnya bermunculan sekolah-sekolah yang menjadi ladang bisnis, masing-masing saling bersaing untuk mendapatkan siswa yang bisa membiayai besar kelangsungan proses belajar mengajar di sekolah.

Tak usah jauh-jauh membincangkannya sampai di perguruan tinggi, lihat saja pendidikan yang diselenggarakan di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) atau taman kanak-kanak (TK). Biaya sekolah PAUD/ TK bahkan hampir sama dengan kuliah di PT. Lihat, berapa banyak PAUD/ TK yang bermunculan dengan biaya tinggi. Artinya, semakin tinggi biaya pendidikannya, PAUD/ TK tersebut dianggap semakin bergengsi. Apalagi, orang tua yang berduit, merasa naik gengsinya karena anaknya sekolah di sekolah mahal.

Belum lagi membincangkan tentang monopoli buku pelajaran sekolah (dengan adanya kerjasama dengan penerbit buku pelajaran dan pihak sekolah), yang mengharuskan siswa-siswa di sekolah untuk membeli buku-buku pelajaran, LKS baru, meskipun koleksi di perpustakaan sudah ada dengan isi dan muatan yang cenderung sama. Munculnya monopoli buku pelajaran ini, tentu saja karena semangat sekolah mencetak anak didik yang mumpuni. Hanya seringkali ambisi sekolah mengorbankan orang tua wali murid: terutama akan menyusahkan orang tua murid dari kalangan keluarga miskin.

Sekolah seringkali dianggap tidak punya tanggung jawab karena buku-buku pelajaran yang sudah dipakai tahun lalu tidak bisa dipakai lagi untuk tahun depan karena  sudah berganti penerbit. Bahkan, ini sengaja dilakukan agar orang tua siswa membeli buku-buku pelajaran, termasuk “memaksa” membeli di sekolah. Pihak penerbit senang-senang saja, yang penting bukunya laku keras. Bahkan, mereka sangat agresif menembus sekolah-sekolah dengan “iming-iming” tertentu. Sementara itu, pemerintah juga seolah membiarkan hal demikian terjadi. Alasannya, “era otonomi”. Sehingga, sekolah dibiarkan mempunyai kebijakannya tersendiri, termasuk pengadaan buku sekolah yang berganti setiap tahun.

Neoliberalisme pendidikan tidak hanya berdampak pada mahalnya biaya bersekolah dan monopoli buku pelajaran itu, tapi juga tujuan pendidikan. Dalam nalar neoliberal, siswa yang masuk dalam sekolah dididik dengan doktrin-doktrin modernisme-neoliberal, mereka diarahkan pandangan hidupnya pada pencapaian kesuksesan hidup ala kaum neolib, diarahkan pembangunan sosial-budaya ala borjuis-kapitalis, dan ikut dalam pandangan dan gaya hidup kaum borjuis-kapitalis. Para siswa diberikan kompetensi yang sekiranya dibutuhkan oleh dunia industri, dalam hal ini pendidikan tunduk pada kemauan pasar, pendidikan hanya ditujukan sebagai lembaga pensuplai tenaga kerja untuk dunia industri. Pendidikan dengan demikian tidak lagi sebagaimana ideal konsep pendidikan sebagai lembaga pencerahan dan pembangun peradaban, menciptakan peradaban manusia, tapi sekadar mengikuti jalan peradaban yang dibangun oleh para kaum kapitalis-borjuis di atas puing-puing humanisme, bersenjatakan legitimasi ilmu pengetahuan yang mereka kendalikan.

Pendidikan moral dikesampingkan. Yang penting anak cerdas (secara kognitif) di banyak mata pelajaran, soal baik atau tidaknya perilaku anak didik itu (cerdas secara afektif) tidak dipersoalkan. Karena tujuan pendidikan semata-mata untuk memenuhi kecerdasan kognitif – dengan berbagai cara dilakukan – dari mulai bagaimana menyusun muatan kurikulum yang lengkap, pelajaran tambahan, pekerjaan rumah yang menumpuk, dan tuntutan lainnya. Ini juga tidak semata-mata salah sekolah. Pendidikan jenjang yang lebih tinggi seringkali menuntut anak didik bisa ini dan itu. Mengapa sekolah setingkat SD harus memposisikan anak didik seperti mesin, karena sekolah tingkat SMP dan selanjutnya SMA menghendaki seperti itu.

Akibat dari berkembangnya nalar neoliberalisme ini menyebabkan sekolah-sekolah – sebagaimana pendapat HAR Tilaar dalam bukunya Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional (2004), mementingkan apa yang berguna berdasarkan paham pragmatisme – artinya menyediakan pelajaran-pelajaran yang berguna untuk kehidupan yang sekarang. Dengan demikian sekolah bukanlah mengasah kemampuan intelektual untuk hidup secara cerdas tetapi yang dapat memberikan keuntungan yang lebih banyak bagi yang menguasainya. Karena paham ini, academic excellence bukan lagi merupakan tujuan dalam pendidikan, siswa cerdas yang bermoral juga tak lagi penting, sekolah bukan lagi untuk mengasah akal budi dan seni, karena yang terpenting menurut paham ini adalah bagaimana siswa mendapatkan keterampilan atau penguasaan-penguasaan ilmu-ilmu praktis yang segera dapat memberikan manfaat pada yang memilikinya.

Ambisi orang tua juga terlalu besar. Orang tua sering tidak melihat kemampuan anak. Inginnya diterima di sekolah favorit  untuk menaikkan gengsi. Padahal anak didik tak punya kemampuan seperti itu. Akibatnya, “uang” solusinya. Dampaknya, anak tersebut susah mengikuti pelajaran seperti anak-anak lainnya. Kasus “anak titipan” terjadi karena orang tua menganggap bahwa sekolah itu “bisa dibeli”. Tak lain, karena neoliberalisme pendidikan sudah sedemikian membelit pendidikan kita, bukan hanya masalah buku pelajaran saja, tetapi kasus “anak titipan”.

Neoliberalisme pendidikan tentu saja ancaman dan harus diakhiri. Sekolah-sekolah yang jadi “ladang bisnis” dan melupakan fithrahnya sebagai tempat “pendidikan” bagi para siswa, tentu bukan suatu hal yang positif. Karena sebagaimana kita mafhumi, sekolah bukan sekadar tempat berlangsungnya aktivitas belajar mengajar, tapi juga tempat berlangsungnya pendidikan. Kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk mengakhiri cengkeraman neoliberalisme pendidikan ini, supaya ke depan kualitas pendidikan kita lebih baik lagi (tidak hanya dalam artian “baik” dalam mentransformasikan pengetahuan pada anak didik tapi juga bisa mentransformasikan nilai-nilai moral dan perilaku yang baik).***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: